Regulasi

Dasar Hukum

No	Nomor	Tentang
1	Undang-Undang No 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2011	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
6	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik
9	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2022	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
10	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
11	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022	Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
12	Peraturan Gubernur Gorontalo No.46 tahun 2021	Pdoman Pngelolaan Playanan Informasi & Dokumentasi
13	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI