Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Arsip Berita

Optimalisasi Pelayanan Sidang Istbat Nikah Terpadu, Pengadilan Agama Marisa Jalin Kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato

Kerjasama dengan instansi terkait sangat diperlukan dalam menunjang pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak warganegara khususnya mengenai administrasi kependudukan. Sehingga, pada hari Senin, 01 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Agama Marisa kembali menjalin kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan dengan Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato mengenai Pelayanan Sidang Istbat Nikah Terpadu sebagai tindaklanjut perpanjangan MoU sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya.

  MOU1

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Wahab Ahmad, S.H.I.,S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Marisa, Drs. H. Fahry Djafar, M.H.I., selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pohuwato serta Drs. Achmad Djuuna, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato.

  MOU2

 Dalam sambutannya Drs. Achmad Djuuna, selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato menyampaikan bahwa berdasarkan data pada Dinas Dukcapil yang berhasil terdeksi melalui Aplikasi Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) saat ini terdapat sekitar 14.320 orang atau 7.160 pasangan suami istri yang mengurus administrasi kependudukan namun tidak dapat menunjukan Buka Nikah sebagai bukti sebagai pasangan suami istri, sehingga terhadap mereka direkam dalam Aplikasi SIAK sebagai pasangan suami istri yang belum tercatat.

MOU3

Selanjutnya Drs. H. Fahry Djafar, M.H.I., selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pohuwato dalam sambutannya menyatakan bahwa program Itsbat Nikah terpadu bagai buah simalakama, disuatu sisi jika dilaksanakan secara massif, khawatirnya masyarakat tidak akan lagi melaksanakan pernikahan melalui KUA sebagai satu-satunya lembaga perkawinan yang ditunjuk oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya bagi umat Islam, namun disisi lain jika tidak dilaksanakan, maka banyak masyarakat yang tidak memiliki legalitas perkawinannya, untuk itu Drs. H. Fahry Djafar, M.H.I berharap dengan dengan adanya kerjasama ini mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi sukun dan syarat perkawinan imbunya.

Kemudian Ketua Pengadilan Agama Marisa Wahab Ahmad, S.H.I.,S.H.,M.H. dalam sambutannya menyatakan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Dinas Dukcapil Kabupaten Pohuwato saat ini jumlah KK yang ada di kabupaten Pohuwato sekitar 46.706 KK dari jumlah tersebut terdapat 7.160 KK yang tidak memiliki Buku Nikah ekiuvalen 15.33%, itu data yang baru terdeksi oleh Dinas Dukcapil karena mereka mengurus administrasi kependudukan, bagaimana dengan mereka yang belum terdektiksi, selain itu berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh bagian hukum setda kabupaten Pohuwato secara factual terdapat sekitar 6.000 pasutri yang belum memiliki Buku Nikah, terhadap data tersebut dalam waktu dekat akan disatu dengan data yang berasal dari Dinas Dukcapil.

Selanjutnya ketiga pimpinan isntansi tersebut sepakat bahwa Tujuan dari penandatanganan MoU tersebut adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Sidang Keliling Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Kutipan Akta Nikah dan Pembuatan Dokumen Kependudukan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta dokumen lainnya yang terkait di Kabupaten Pohuwato serta untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice) melalui pelayanan “One Day With All Services”.

Math 101  Friday 11.7.20 2pm 9pm

Wahab Ahmad S.H.I.S.H.M.H Ketua Pengadilan Agama Marisa