Seputar Peradilan

isbat112

Kamis, 15 November 2018 bertempat di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato bekerjasama dengan Pengadilan Agama Marisa dan Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato menggelar sidang Isbat Nikah Terpadu bagi masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Pemerintah Daerah Kepala Bagian Hukum SETDA Pohuwato Muslimin Nento, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Marisa Himawan Taura Wijaya, S.H.I., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuapten Pohuwato Drs. H. Yudin Moonti, S.Pd., M.Pd. Isbat Nikah Terpadu di wilayah Hukum Kabupaten Pohuwato dilaksanakan setiap tahun, sesuai dengan Agenda Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Tahun 2018 pasangan nikah yang tidak tercatat yang diisbatkan sejumlah 46 (empat puluh enam) pasangan dari 48 (empat puluh delapan) pasangan yang diajukan, 2 (dua) pasangan tidak dapat dikabulkan.

isbat2

Dalam sambutannya Kepala Bagian Hukum mewakili Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Menyampaikan bahwa Isbat Nikah merupakan program yang penting, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang memerlukan legalitas hukum terhadap perkawinannya dan Anak yang dilahirkan dari pernikahan Sirri. Setiap tahun pemerintah selalu mendata jumlah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tiap kecamatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah Terpadu ini. Pada kesempatan yang sama mewakili Pemerintah Daerah beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Himawan Tatura Wijaya, S,H.I dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato Drs. H. Yudin Moonti, S.Pd., M.Pd yang merespon positif kegiatan ini.

Pada kesempatan yang berbeda, tim redaksi mencoba mewawancarai Himawan Tatura Wiajaya Ketua Pengadilan Agama Marisa terkait pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah Terpadu ini. Dalam tanggapannya Ketua Pengadilan Agama menyampaikan “kegiatan ini sangat positif, dan sangat membantu masyarakat tidak mampu untuk memiliki legalitas yang jelas terhadap pernikahannya, dan status hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, kami berharap kerjasama seperti ini dapat terjalin terus, guna mengurangi angka pernikahan yang tidak tercatat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato”. Sementara itu Yudin Moonti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato menyampaikan bahwa “kami siap mendukung program Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pengadilan Agama Marisa, kami pun telah memerintahkan kepada jajaran kami Kepala KUA di tiap Kecamatan untuk terlibat dalam kegiatan dimaksud” Tutup Yudin Moonti.